 |
| Foto: Dokumentasi |
Deteksiar Karawang, Premanisme telah menjadi masalah sosial yang meresahkan. Premanisme yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial serta memaksa orang lain untuk mematuhi perintah atas dasar kekerasan atau intimidasi.
Salah satu aspek penting dari premanisme adalah keberadaan organisasi preman atau yang sering disebut dengan geng. Organisasi preman ini sering kali terlibat dalam kegiatan kriminal dan ekstorsionis.
Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang. Dr. (C). Dhani Sudirman, S.T., S.E., M.M. mengatakan berdasarkan dengan telah terbitnya surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 100.3.3.2/Кер. 123-Huk/2025 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Karawang. Pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh.
"Jika kepala daerah inovatif, beriorientasi melayani, mampu mengelola keluhan dan pengaduan masyarakat, mampu menjadi teladan, maka kepala daerah itu akan mampu memimpin dan membina penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya, dan kami meyakini Pak Bupati Aep Syaepuloh, sosok yang mampu untuk itu," Ucap Dhani saat di temui di ruang kerjanya, Rabu, (26/3/25)
Dhani mengatakan, Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, Karang Taruna merupakan wadah dan sarana pengembangan masyarakat. Organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab Sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda, di bidang kesejahteraan sosial.
Karang Taruna, menurutnya, berperan khusus dalam membantu pemerintah menjalankan program-program kesejahteraan sosial dengan fokus pada pelayanan, kerelawanan, dan pembelajaran.
“Karang Taruna, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan keberadaan Karang Taruna, yang secara khusus membantu pemerintah dalam program-program kesejahteraan sosial,”ucapnya
Ketum Katar Karawang juga berharap agar gerakan Karang Taruna di seluruh pedesaan se kabupaten Karawang dapat menjadi bagian penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Karang Taruna harus jadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah ini termasuk pembangunan pendidikan dan keterampilan, ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, penegakan hukum yang tegas dan efektif, dan meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk premanisme pada komunitas dan masyarakat secara keseluruhan." Tutup Dhani Sudirman. (*Eyi*)